PERHITUNGAN PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

PERHITUNGAN PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

Bila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Simak aturan terbaru mengenai perhitungan kompensasi setelah adanya UU Cipta Kerja.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN UANG PESANGON?

Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA?

Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan kepada pekerja/buruh yang jumlahnya bergantung pada lamanya masa kerja.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN UANG PENGGANTIAN HAK?

Uang penggantian hak adalah uang yang diberikan kepada pekerja/buruh sebagai pengganti hak-hak pekerja/buruh yang belum diambil selama masa kerja.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN UANG PISAH?

Uang pisah adalah uang yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas pengabdian dan loyalitas karyawan selama masa kerja tertentu dengan prestasi yang baik, dan merupakan kompensasi atas tidak adanya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Uang pisah besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama di masing-masing tempat kerja.

BERAPA JUMLAH UANG PESANGON YANG DITERIMA OLEH PEKERJA BILA TERJADI PHK?

Perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU 11/2020) dan pasal 40 ayat (2) peraturan pelaksananya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), adalah :

1. masa kerja kurang dari 1 tahun  = 1 bulan upah

2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah

3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah

4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah

5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah

6. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah

7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun  = 7 bulan upah

8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun  = 8 bulan upah

9. masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah

BERAPA JUMLAH UANG PENGHARGAAN MASA KERJA YANG DITERIMA OLEH PEKERJA BILA TERJADI PHK?

Perhitungan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3) UU 11/2020 jo UU 13/2003 dan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, sebagai berikut : 

1. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah

2. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah

3. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah

4. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah

5. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah

6. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah

7. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah

9. masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah.

APA SAJA UANG PENGGANTIAN HAK YANG DITERIMA OLEH PEKERJA BILA TERJADI PHK?

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 ayat (4) UU 11/2020 jo. UU 13/2003 dan pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, berupa: 

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja

3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Sebelum dicabut oleh UU Cipta Kerja 11/2020, dalam komponen uang penggantian hak, dikenal pula komponen penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan bagi pekerja yang ter-PHK yang besarannya ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Setelah dicabut, hak ini telah hilang dalam aturan ketenagakerjaan.

APA SAJA KOMPONEN UPAH YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA?

Menurut pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 jo. UU 11/2020 dan pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas Upah pokok, dan Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

Lebih lanjut dijelaskan bila upah yang dibayarkan adalah upah tanpa tunjangan maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu upah tanpa tunjangan/upah pokok. Demikian pula bila upah yang dibayarkan adalah upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu upah pokok.

BAGAIMANA BILA KOMPONEN UPAH PER BULAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM?

Pasal 67 ayat (3) PP 36/2021 menyebut, dalam hal Upah sebulan yang menjadi perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di wilayah tempat kerja, maka perhitungan harus menggunakan besaran upah minimum yang berlaku tersebut.

BERAPA BANYAK UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTIAN HAK, DAN UANG PISAH YANG DITERIMA UNTUK BERBAGAI JENIS ALASAN PHK?

Berikut adalah tabel penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah yang berhak diterima oleh pekerja/buruh sesuai dengan jenis alasan PHKnya:

APAKAH PEMBERIAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTIAN HAK, DAN UANG PISAH BERLAKU BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PEKERJA OUTSOURCING?

Kompensasi PHK seperti tersebut di atas tidak berlaku bagi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Artinya apabila pekerja outsourcing terikat dalam PKWT maka pekerja outsourcing tersebut juga tidak dapat memperoleh kompensasi PHK seperti di atas. 

Mengingat bagi PKWT untuk kompensasinya berlaku aturan tersendiri yakni dalam pasal 15 dan 16 PP 35/2021, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

       1. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT

       2. Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.

       3. Diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja min. 1 bulan secara terus menerus.

 Besarnya kompensasi dalam PKWT, adalah sebagai berikut:

       1.  PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan 1 bulan upah

       2. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional = masa kerja/12 x upah per bulan

       3. PKWT selama lebih dari 12 bulan secara terus menerus, dihitung secara proporsional = masa kerja/12 x upah per bulan.

BAGAIMANA JIKA PERUSAHAAN TIDAK MEMBAYARKAN KOMPENSASI KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI PHK?

Perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar kompensasi bagi pekerjanya yang di PHK dapat dijatuhi pidana, mengingat tindakan ini merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 185 UU 13/2003 jo. UU 11/2021 menyatakan bahwa pengusaha yang tidak menjalankan kewajiban membayar kompensasi PHK, diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta

Sumber:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan